Jakarta, 26/06/2026 – Rangkaian pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa pekan terakhir dinilai menjadi sinyal bahwa sistem ketahanan energi nasional masih menghadapi persoalan mendasar. Selain menunjukkan masih tingginya ketergantungan pada energi fosil, gangguan tersebut juga mengungkap lemahnya infrastruktur jaringan kelistrikan dan lambatnya pengembangan energi terbarukan.
Dalam diskusi daring yang diselenggarakan Lapor Iklim pada Kamis (25/6), Ekonom Senior INDEF sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Berly Martawardaya, mengatakan pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera pada akhir Mei dan berlanjut ke sejumlah wilayah Jawa-Bali sepanjang Juni tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi iklim investasi nasional.
“Pemadaman listrik bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga dapat mempengaruhi iklim investasi dan produktivitas industri,” ujar Berly.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan paradoks sektor ketenagalistrikan Indonesia. Di satu sisi, sistem kelistrikan nasional kerap mengalami kelebihan pasokan listrik (oversupply), tetapi di sisi lain masyarakat masih dihadapkan pada gangguan pasokan listrik yang berulang.
Menurut Berly, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kapasitas pembangkit listrik, melainkan juga dipengaruhi struktur penyediaan energi yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batu bara. Program pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt yang dijalankan pemerintah sejak 2015 hingga 2029 sebagian besar masih mengandalkan PLTU berbahan bakar batu bara.
Akibatnya, sistem kelistrikan nasional menjadi rentan terhadap gejolak harga energi maupun gangguan distribusi bahan bakar.
“Ketika harga energi fosil naik atau terjadi gangguan distribusi, dampaknya langsung terasa pada sistem listrik kita,” kata Berly.
Infrastruktur Dinilai Belum Mengimbangi Kebutuhan
Persoalan lain yang mendapat sorotan adalah belum optimalnya pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik. Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya Wiranegara, menilai pemerintah selama ini lebih banyak berfokus pada pembangunan pembangkit dibandingkan memperkuat infrastruktur jaringan listrik.
Menurutnya, pendekatan tersebut membuat pertumbuhan kebutuhan listrik tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sistem distribusi.
“Perencanaan ketenagalistrikan selama ini terlalu berfokus pada penambahan kapasitas pembangkit. Padahal, ketahanan sistem juga ditentukan oleh kualitas jaringan dan kemampuan sistem menghadapi gangguan,” ujar Raditya.
Ia menambahkan, Indonesia perlu segera memodernisasi jaringan listrik agar mampu mengakomodasi integrasi energi terbarukan dalam skala yang lebih besar. Sistem kelistrikan yang selama ini sangat tersentralisasi dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan transisi energi.
“Ke depan, sistem energi perlu bergerak dari yang sangat tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi. Energi surya atap, pembangkit skala komunitas, dan jaringan yang lebih fleksibel perlu mendapat ruang yang lebih besar,” katanya.
Pandangan tersebut juga diamini Berly. Ia menilai model kelistrikan yang terlalu tersentralisasi berpotensi menciptakan monopoli sekaligus menghambat kemandirian energi di daerah.
Sementara itu, Raditya juga mendorong PT PLN untuk lebih memprioritaskan penguatan jaringan transmisi dibanding mempertahankan struktur bisnis yang terlalu besar.
“PLN sebaiknya tidak perlu masuk ke unit pembangkit,” ujarnya.
Menurut Raditya, pengelolaan pembangkit dapat lebih banyak dijalankan oleh anak perusahaan sehingga tata kelola sektor ketenagalistrikan menjadi lebih efisien sekaligus meningkatkan keandalan sistem.
Ketergantungan Batu Bara Masih Tinggi
Diskusi tersebut juga menyoroti lambatnya perkembangan transisi energi di Indonesia. Berly menilai pemerintah masih mempertahankan dominasi energi fosil dalam bauran energi nasional, padahal rantai pasok energi fosil jauh lebih panjang dibandingkan energi baru terbarukan (EBT).
Sebagai contoh, sebagian besar sumber batu bara berada di Sumatera, sedangkan banyak pembangkit listrik beroperasi di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat distribusi energi menjadi lebih kompleks dan meningkatkan risiko gangguan dalam proses pengiriman.
“Perlu paradigma baru supaya sistem energi nasional bisa terlepas dari ketergantungan terhadap energi fosil,” ujarnya.
Menurut Raditya, pengembangan energi terbarukan juga memerlukan pembenahan jaringan listrik dan regulasi agar mampu menghubungkan lokasi sumber energi dengan pusat-pusat permintaan listrik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Membangun EBT berarti pula memodernisasi jaringan kelistrikan dan regulasinya,” katanya.
Energi Komunitas Dinilai Lebih Tangguh
Renewable Energy Manager Trend Asia, Beyrra Triasdian, mengatakan Indonesia hingga kini masih terjebak dalam ketergantungan terhadap industri batu bara sehingga upaya memperkuat ketahanan energi berjalan lambat.
Menurutnya, persoalan batu bara tidak berhenti pada proses pembangkitan listrik, tetapi juga mencakup aktivitas pertambangan, distribusi hingga pengelolaan limbah yang berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
“Persoalan batu bara tidak hanya terjadi di cerobong pembangkit. Masalah juga muncul di sekitar tambang, dalam proses pengangkutan, hingga pengelolaan limbah yang turut mengubah ruang hidup masyarakat,” katanya.
Ia juga menilai klaim pemerintah mengenai kelebihan pasokan batu bara justru mencerminkan lemahnya perencanaan sektor ketenagalistrikan.
“Masyarakat tidak pernah meminta pemerintah membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga batu bara,” ujarnya.
Sebaliknya, Beyrra melihat sejumlah komunitas telah berinisiatif mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan secara mandiri. Salah satunya adalah sistem mikrohidro yang pernah dikembangkan masyarakat di Subang, Jawa Barat.
Meski pada akhirnya berhenti beroperasi setelah jaringan PLN masuk ke wilayah tersebut, Beyrra menilai pemerintah seharusnya mendukung pengembangan energi berbasis komunitas karena mampu memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional.
“Energi terbarukan berbasis komunitas dapat mengurangi risiko blackout. Sistemnya lebih mudah diperbaiki dan dipulihkan ketika terjadi gangguan,” tutup Beyrra.
